Pemerintah Aceh Fokuskan 7 Prioritas Pembangunan

Hingga tahun 2012, pemerintah Aceh tetap akan fokus pada tujuh prioritas pembangunan, yakni 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumberdaya energi pendukung investasi, 3) Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, 4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, 5) Syariat Islam, sosial dan budaya, 6) Pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi pemerintahan serta 7) Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh yang berlangsung 13-15 April 2010 merupakan momentum penting dalam rangka percepatan pembangunan Aceh secara konprehensif dan sinergis demi tercapainya masyarakat Aceh yang lebih baik dan bermartabat.

Dikatakan, sebagai bagian dari proses perencanaan, penyeleanggaraan Musrenbang Aceh tahun 2010 bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara pelaku pembangunan di Aceh dan kabupaten kota, berkaitan isu strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2011.

Musrenbang yang dibuka langsung oleh Gubernur di gedung utama DPRA, diikuti sekitar 350 peserta terdiri para Bupati/ wakil bupati, Bappeda, anggota DPRA, SKPA, LSM, Lembaga Donor Internasional, Instansi vertikal seperti BPTP, Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, ulama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Dari Jakarta ikut hadir mewakili Bappenas, Kemendagri, wakil ketua MPR RI, anggota DPR RI dan DPD.

Sementara itu Wakil Gubernur Muhammad Nazar dalam memandu Musrenbang tersebut meminta pemerintah Pusat untuk lebih serius membantu kemajuan ekonomi Aceh sebagai target penting pembangun ekonomi nasional.

Musrenbang kali ini banyak menuai kritik dari para bupati dan anggota dewan. Bupati Aceh Tamiang Abdul Latif misalnya menyorot pembangunan pelabuhan rakyat, jalan tembus dan Panti Asuhan yang kini terbengkalai di daerah Tamiang, sehingga tidak memberi manfaat apa-apa bagi rakyat.

Sementara Jamaluddin T. Muku anggota dewan mengkritik gubernur, karena meski pemerintahan Irwandi sudah berjalan tiga tahun, namun belum punya Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (Baskar/Abda)




Sumber :www.deptan.go.id
Foto :www.google.com